Rp 285 Triliun Hilang: Berapa Banyak Sekolah dan Rumah Sakit yang Tak Jadi Dibangun?
Cukup untuk gaji 2 juta guru setahun. Kasus korupsi Pertamina bukan sekadar skandal orang kaya. Ini uang rakyat.
Antara tahun 2018 dan 2023, skema dugaan korupsi di Pertamina menyebabkan kerugian negara hingga Rp 285 triliun, menurut Kejaksaan Agung. Untuk memahami arti angka itu, ada baiknya kita terjemahkan ke dalam barang publik.
Apa yang Bisa Dibeli dengan Rp 285 Triliun?
Berdasarkan data publik dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rp 285 triliun kira-kira setara dengan:
- Membangun 60 rumah sakit rujukan baru dari nol, berdasarkan biaya konstruksi rumah sakit rata-rata; atau
- Membayar gaji tahunan sekitar 2 juta guru sekolah negeri; atau
- Membiayai program makan siang gratis untuk 25 juta anak selama lima tahun, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebagai gantinya, uang itu diduga hilang akibat pencampuran bahan bakar ilegal, di mana bahan bakar industri kelas rendah dijual sebagai Pertamax premium.
Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Jaksa
Kejaksaan Agung telah menetapkan setidaknya 18 tersangka dalam kasus ini, termasuk Muhamad Kerry Adrianto Riza (divonis 15 tahun pada 26 Februari 2026) dan ayahnya, Riza Chalid, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta red notice Interpol. Jaksa juga telah menetapkan beberapa pejabat Pertamina sebagai tersangka, meskipun per 14 April 2026, belum ada eksekutif senior yang diidentifikasi secara publik.
Apa yang Telah Disita Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset, termasuk uang tunai, dokumen, dan properti. Namun belum ada angka resmi yang dirilis tentang berapa banyak dari Rp 285 triliun yang telah berhasil dikembalikan. Berdasarkan pernyataan publik jaksa, jumlah yang berhasil disita hanya sebagian kecil dari total kerugian negara.
Opini Publik Sebuah survei yang dilaporkan Tribunnews pada 12 April 2026 menemukan bahwa 87,3% responden percaya bahwa Riza Chalid terlibat dalam kasus ini. Survei yang sama menunjukkan dukungan publik yang kuat untuk kelanjutan penuntutan semua tersangka yang terlibat.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Apakah pemerintah akan mengembalikan uang itu? Per 14 April 2026, belum ada jadwal yang diumumkan untuk pemulihan aset. Riza Chalid masih buron (masih menjadi DPO). Para pakar hukum dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada telah menyampaikan kekhawatiran tentang keadilan prosedural dalam persidangan Kerry Adrianto, yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelidikan yang lebih luas. Presiden Prabowo menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar pemerintahannya. Kasus Pertamina secara luas dianggap oleh para analis sebagai ujian terbesarnya.
Johan Chairil